Monday, September 24, 2007

KBU... Jakarta Ribut, Bandung Masa Bodo, Kabupaten Bandung tidak peduli

Di saat di Kompas ribut-ribut mengenai kerusakan di KBU (Kawasan Bandung Utara), mungkin orang Bandung sendiri khususnya Pemkot Bandung berpikir.... "GITU SAJA KOQ RIBUT". Seberapa jauh masyakat Bandung peduli dengan kerusakan daerah tempat tinggal mereka sendiri.

Pada saat pindah ke kota Bandung tahun 1985, Bandung masih merupakan "kota kembang". Artinya, udaranya masih nyaman, bahkan, setiap pagi pada saat berjalan kaki ke sekolah melewati kampus ITB, di dalam lingkungan ITB masih berkabut. Udara masih dingin. Tidak lama, pada tahun 1988, kebetulan tempat kuliah terletak di Dago Atas, setiap jadwal kuliah kam 7, mahasiswa yang hadir sebelum jam 7 biasanya menyempatkan diri untuk berjemur, moyan, kata dalam bahasa Sunda, untuk menghangatkan diri.

Akhir tahun 1999, daerah yang dingin di kota Bandung sudah mulai bergeser. Sudah harus lebih tinggi, khususnya di daerah Dago Pakar, Setiabudhi ke arah Lembang. Artinya suhu udara rata-rata sudah mulai meningkat. Kenapa?

Ternyata, sederhana. Ada beberapa sebab yang meningkatkan suhu udara di kota Bandung. Yang pertama adalah meningkatnya kondisi perekonomian yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembangunan fisik baik yang digunakan untuk kepentingan perdagangan, umum maupun meningkatnya jumlah perumahan. Akibatnya adalah berkurangnya jumlah lahan tutupan hutan maupun lahan hijau di kota Bandung.

Meningkatnya jumlah penduduk kota Bandung pada akhirnya menggeser posisi perumahan ke wilayah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Bandung, termasuk dengan meningkatnya pembangunan perumahan di kawasan Bandung Selatan dan Bandung Utara.

Peningkatan ini kemudian tidak didukung oleh masalah kedua yaitu pengawasan yang memadai. Kondisi KBU yang sebagian besar berada di kawasan Kabupaten Bandung, dengan ibukota kabupaten adalah Soreang merupakan daerah "merdeka", atau dengan kata lain bebas dari pengawasan. Hal ini disebabkan posisi Kabupaten Bandung yang berada di sekeliling kota Bandung. Posisi ibukota kota Bandung sendiri berada di daerah Selatan Tatar Bandung, dengan kata lain, setiap mau berurusan dengan wilayah KBU, pejabat kabupaten harus melalui kota Bandung untuk mencapai wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya.

Pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) terjadi dengan pembangunan perumahan yang dilakukan secara besar-besaran diantaranya adalah "The Untouchables" Resort Dago Pakar, Kawasan Bukit Pakar Timur, Setiabudi Regency dan Punclut. Resort Dago Pakar dibangun dengan mengorbankan ratusan ribu pohon serta beberapa desa dan ratusan pemukiman penduduk. Yang sekarang diributkan kemudian adalah Punclut.

Lantas, bagaimana dengan yang lain? Salah satu perumahan di Kawasan Bukit Pakar Timur contohnya, pengembang sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembatasan bangunan. Akhirnya bangunan yang seharusnya dibangun dengan persentase 30% dari luas tanah malah berkembang menjadi sebaliknya, luas bangunan 70%, sementara halaman hanya 30%.

Kemudian banyaknya lahan yang digunakan untuk perladangan. Pembukaan areal semak belukar menjadi ladang serta pemanfaatan tanah milik menjadi ladang atau kebun juga berpengaruh dalam menciptakan kondisi kerusakan di KBU itu sendiri.

Intinya... besar atau kecil, developer ataupun masyarakat ikut menciptakan kondisi kerusakan di KBU. Pendekatan struktural dan hukum serta pelaksanaan pengawasan harus ditegakkan. Akan tetapi mungkin? Tidak. Sebabnya, ada beberapa teori yang mendukung ketidakmampuan pejabat untuk melakukan penegakan hukum di KBU, diantaranya adalah:
Pertama, pemerintah Kabupaten Bandung tidak memiliki SDM yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di KBU,
Kedua, pemerintah Kabupaten Bandung tidak memiliki skema penataan ruang wilayah khususnya Kawasan Bandung Utara,
Ketiga, "backing" yang berada di Kawasan Resort Dago Pakar, yang diberi discount besar-besaran oleh Pengembang Resort Dago Pakar. Tidak hanya pejabat pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga Pejabat Pemerintah Propinsi termasuk Aparat, bahkan beberapa pejabat di Jakarta.
Keempat, hubungan antara Istana Group dengan pemerintah kota Bandung serta dengan pemerintah Propinsi yang menguntungkan pihak pengembangan Setiabudhi Regency.

Punclut... wah, yang pasti sudah berdiri sebuah Internasional School.

Intinya, kalau pun terjadi sebuah kehancuran ekologis pada lingkungan Bandung, hal ini bukan saja disebabkan oleh developer, tetapi juga oleh masyarakat.

Gas Pol Asshole

Buka puasa bersama.... sama yang puasa dan juga yang tidak puasa. Pokoknya offroad ringan, terus buka. Tempat buka sudah diputuskan di tempat si Hantu Laut... Iwan, pemilik Soerabi Enhaii.

Setelah nunggu di warung Nur dari jam 3 sore, mulai para penjahat berdatangan. Ada Lulu "Peujit", Didi "Stones", Anus "Ndeso", Ari "Bungsu" dan si Igor. Tadinya masih nunggu Kapten dan Yana "Bajing", tapi ternyata dua-duanya "PEHUL" PEOT HULU.


Jam menunjukkan jam 4 sore, dan jalan. Rute yang dipilih adalah Warung Nur, naik ke arah Pasir Pogor, kiri, masuk ke Batu Nyusun, Pakar, Tahura, simpang Warung Daweung, Batu Loceng, Cibodas, Maribaya, Lembang, Jl. Setiabudhi.

Awalnya sih nyantai... tapi pas sampe ke Pakar, ketemu rombongan Marmott. Kondisi trek yang berdebu akhirnya membuat pilihan mau di depan, atau makan debu di belakang. Punten.... akhirnya, mendingan nyalib... paling depan saja, posisi paling enak.


Eh... si Stones tidak mau ketinggalan. Malah nyolok-nyolok dari belakang. Untung motor yang dipake lagi ngeberebet, jadi tidak bisa nyalib. Makan tuh debu. Jadinya ya itu tadi "gas pol asshole". Yang lain.... semakin ketinggalan.


Keluar di Batu Loceng, Cibodas jam 5 sore. Cuma 1 jam offroad. Setelah haha hihi sebentar, langsung ke si Iwan Surabi. Makan malam dan pulang. Rencana minggu depan offroad lagi dan buka puasa di Agus Palintang.

Wednesday, September 12, 2007

Catatan TRABAS MERDEKA V










Trabas Merdeka V, dengan rute Bandung - Kawali - Pangandaran pada tanggal 10, 11 Agustus 2007 yang lalu sudah selesai dilaksanakan. Terlepas dari adanya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan, hampir semua peserta dan panitia merasa puas. Sambutan masyarakat di dalam perjalanan, relatif baik. Perijinan maupun jadwal pelaksanaan yang boleh dikatakan sesuai pada akhirnya terbayar sudah.... everything on track....







Jumlah peserta yang mencapai angka 362 orang yang berasal dari Bandung dan Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Jawa Taimur, Lampung dan Kalimantan Selatan merupakan angka peserta terbanyak dari sejak event Trabas Merdeka dilakukan 5 (lima) tahun yang lalu.








Tapi tetap aja ada yang kurang, yang mungkin harus diperbaiki pada hubungan antara pelaksana kegiatan dengan sponsor, pengambilan keputusan serta persiapan, yang memang dirasa kurang panjang.








Jalur yang sangat menantang, yang menyajikan Speed Offroad, Adventure, melalui kawasan Country Road, Hutan perawan serta ladang menjadikan jalur yang disajikan sangat-sangat komplit. Akan tetapi muncul catatan panjang dari sebuah kenikmatan offroad itu sendiri. Apa... Ya itu... banyaknya peserta yang celaka. Kecelakaan dari jatuh dan sobek merupakan sebuah kecelakaan yang biasa, jumlah yang mengalami pun cukup banyak. Kecelakaan yang sifatnya parah ada beberapa kejadian diantaranya adalah dislokasi bahu seperti yang dialami oleh Haji Denny (Bandung) dan Monty (Bali/Australia).








Bagaimana dengan kecelakaan terberat? Kecelakaan terberat terjadi dan menimpa Bapak Adang peserta yang berasal dari Bandung. Sepatu Thor yang dikenakan ditembus oleh tuas persneling yang terdapat di bawah blok mesin. Akhirnya..... kaki tembus... butuh puluhan jahitan